Oleh : Oktavia Nursyawalin Mochtar Soerianata

kelas : XI-G1

Demo (demonstrasi) pada dasarnya adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang, selama dilakukan secara tertib dan damai. Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana demo berujung pada tindakan meresahkan warga, salah satunya penjarahan karena banyak oknum yang dengan sengaja melakukan penjarahan pada tanggal 25 Agustus 2025 saat demonstrasi besar besaran.

Pemicu awal demonstrasi besar-besaran yang meledak pada Agustus–September 2025 di Indonesia berawal dari isu ekonomi dan ketidakadilan pejabat negara.Berikut pemicu yang membuat warga geram.

🔹 1. Tunjangan Mewah Anggota DPR

• Terungkap bahwa anggota DPR menerima tunjangan rumah Rp50 juta per bulan (sekitar 10 kali lipat UMP Jakarta).

• Saat itu masyarakat sedang menghadapi inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan daya beli yang menurun.

• Ketimpangan ini membuat publik marah karena pejabat terlihat hidup mewah di tengah kesulitan rakyat.

• Gaji Dpr yang mencapai 100juta perbulan.

🔹 2. Tragedi Sopir Ojek Online (Affan Kurniawan)

Berikut salah satu foto yang menampilkan sosok Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang menjadi korban tragedi memilukan saat melakukan pekerjaan sehari-harinya, Affan Kurniawan meninggal pada 29 Agustus 2025.

• Situasi makin panas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal tertabrak kendaraan lapis baja aparat di Jakarta.

• Rekaman video insiden ini viral, memicu simpati luas, dan membuat demonstrasi yang awalnya damai berubah jadi kemarahan massal.

🔹 3. Meluasnya Ketidakpuasan Publik

• Banyak masyarakat merasa pemerintah terlalu sibuk menjaga kepentingan elite sementara utang negara membengkak dan kebijakan ekonomi tidak berpihak pada rakyat.

• Kritik juga diarahkan pada semakin besarnya peran militer dalam pemerintahan, yang dinilai mengancam demokrasi.

🔹 Dampak Langsung

• Protes meluas ke 32 dari 38 provinsi, melibatkan mahasiswa, buruh, LSM, hingga warga biasa.

• Terjadi bentrokan dengan aparat, penjarahan, pembakaran kantor pemerintah dan rumah pejabat.

• Pemerintah akhirnya mencopot Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan beberapa pejabat lain, serta mencabut sebagian fasilitas/tunjangan DPR.

Dalam sebuah demonstrasi besar, massa umumnya hadir untuk menyuarakan aspirasi secara damai. Namun, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering kali menyusup. Mereka bukan bagian dari kelompok utama, melainkan orang-orang yang memang berniat mengambil keuntungan dari kekacauan.Dan memang banyak oknum dengan sengaja menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penjarahan demi mendapat keuntungan pribadi sehingga membuat beberapa warga mengalami kerugian, hal hal yang memicu oknum tidak bertanggung jawab melakukan penjarahan

Betul sekali 👌. Dalam banyak kasus demo besar, termasuk yang terjadi pada Agustus–September 2025, aksi damai sering kali berubah ricuh bukan karena massa utama, tetapi karena oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.

• Penyebab penjarahan saat demo

1. Situasi kacau dimanfaatkan

Ketika polisi dan massa fokus pada bentrokan, ada pihak lain yang masuk memanfaatkan kelengahan untuk menjarah toko, warung, atau fasilitas umum.

2. Kelompok kriminal oportunis

Oknum yang memang tidak ada kaitannya dengan tuntutan demo ikut bergabung, hanya untuk merusak dan mencari keuntungan.

3. Provokasi terencana

Ada indikasi bahwa sebagian tindakan anarkis dipicu oleh provokator untuk memperburuk citra demo atau memancing kekacauan lebih besar.

4. Efek domino kerumunan

Dalam kericuhan, rasa takut bercampur dengan euforia massa membuat sebagian orang terbawa arus, sehingga penjarahan meluas.

5. Berkedok massa aksi

Oknum ini pura-pura ikut long march atau orasi, padahal tujuan mereka hanya mencari celah untuk merusak, mencuri, atau menjarah

6. Memicu Kerusuhan

Mereka melempar batu, merusak fasilitas umum, atau memprovokasi aparat agar situasi memanas. Setelah itu, barulah mereka melakukan penjarahan di toko-toko sekitar.

7. Menunggangi emosi massa

Saat sebagian demonstran marah akibat bentrokan dengan aparat, oknum penjarah memanfaatkan momen tersebut untuk memperluas kerusuhan.

Dampak bagi warga akibat demo besar-besaran yang terjadi pada bulan Agustus–September 2025 bisa dilihat dari berbagai sisi. Berikut penjelasannya:

1. Dampak Sosial

Rasa tidak aman → warga merasa khawatir keluar rumah karena adanya kericuhan, penjarahan, dan bentrokan.Terganggunya aktivitas sehari-hari → sekolah, tempat kerja, hingga transportasi umum terganggu.Trauma sosial → anak-anak dan warga yang menyaksikan kerusuhan bisa mengalami ketakutan jangka panjang.

2. Dampak Ekonomi

Usaha kecil merugi → banyak toko terpaksa tutup karena takut dijarah.

Harga kebutuhan naik → distribusi barang terganggu sehingga harga pangan melonjak.

Kehilangan pekerjaan sementara → buruh harian, ojek, pedagang kaki lima sulit beraktivitas.

3. Dampak Infrastruktur & Fasilitas

Kerusakan fasilitas umum → halte, lampu lalu lintas, kantor pemerintahan, dan jalanan rusak.

Transportasi lumpuh → akses jalan ditutup atau dipenuhi massa, membuat warga sulit bepergian.

4. Dampak Psikologis

Rasa takut & stres → warga cemas akan keamanan keluarga.

Menurunnya kepercayaan pada pemerintah → warga merasa negara tidak mampu menjaga ketertiban.

5. Dampak Politik & Sosial Kemasyarakatan

Polarisasi antarwarga → ada kelompok pro dan kontra yang menimbulkan perpecahan di masyarakat.Solidaritas lokal → sebagian warga justru saling membantu menjaga lingkungan dari penjarahan.

Agar demo tidak berubah menjadi kerusuhan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dari berbagai pihak:

1. Dari Pemerintah & Aparat

Menjamin kebebasan berpendapat dengan menyediakan ruang aman untuk menyampaikan aspirasi.Dialog lebih awal dengan perwakilan massa sebelum aksi turun ke jalan.Pengamanan persuasif, mengutamakan pendekatan humanis, bukan represif.Aturan jelas & transparan, misalnya soal izin demo, rute, dan waktu, sehingga tidak terjadi salah paham.

2. Dari Peserta Demo

Menjaga kedisiplinan dengan membuat koordinator lapangan yang bertanggung jawab.

Menolak provokasi dari pihak luar yang ingin memancing kerusuhan.

Aksi damai kreatif (membawa poster, teater jalanan, musik, doa bersama) agar pesan tersampaikan tanpa kekerasan.

Tidak membawa senjata tajam atau benda berbahaya.

3. Dari Masyarakat & Media

Tidak menyebarkan hoaks yang bisa memperkeruh suasana.

Menjadi penengah dengan memberi masukan kepada kedua belah pihak.

Media meliput secara objektif, tidak menggiring opini yang memicu emosi massa.

4. Solusi Jangka Panjang

Meningkatkan kepercayaan publik lewat pemerintahan yang transparan dan adil.

Edukasi politik & sosial agar masyarakat paham cara menyampaikan aspirasi secara damai.Memperkuat lembaga mediasi sehingga konflik bisa diselesaikan tanpa turun ke jalan.

Atau tidak pemerintah dan para penjabat mengikuti keinginan masyarakat yaitu melakukan 17+8, apa itu 17+8?

Istilah “17+8 Tuntutan Rakyat” adalah sebuah platform aspirasi politik yang mencuat saat gelombang demonstrasi besar di Indonesia pada akhir Agustus–September 2025. Artinya:

17 adalah jumlah tuntutan jangka pendek yang hendak dicapai dalam waktu 1 minggu (tenggat: 5 September 2025)

8 adalah jumlah tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi dalam jangka waktu 1 tahun (tenggat: 31 Agustus 2026)

17 Tuntutan Jangka Pendek (dalam 1 minggu, selesai paling lambat 5 September 2025)

Ditujukan ke: Presiden (Prabowo Subianto), DPR, Ketum Parpol, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi. Beberapa poin pentingnya:

Presiden

Tarik TNI dari pengamanan sipil & hentikan kriminalisasi demonstran.

Bentuk Tim Investigasi Independen atas kasus kekerasan selama demo (Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan lainnya).

DPR

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

Publikasikan transparansi anggaran, tunjangan, fasilitas, serta dorong BK untuk periksa anggota bermasalah.

Ketua Umum Partai Politik

Pecat atau beri sanksi kader yang tidak etis, umumkan dukungan kepada rakyat, dan buka dialog publik.

Polri

Bebaskan demonstran yang ditahan; hentikan kekerasan dan patuhi SOP pengendalian massa; proses tegas anggota pelaku kekerasan.

TNI

Kembalikan ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, dan tegaskan tidak ambil fungsi Polri.

Kementerian Ekonomi

Pastikan upah layak untuk semua pekerja (guru, buruh, nakes, ojek online, dll).

Ambil langkah antisipasi PHK massal serta dialog dengan serikat buruh soal UMK dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang (dalam 1 tahun, selesai paling lambat 31 Agustus 2026)

Lebih bersifat reformasi struktural dan sistemik, antara lain:

1. Audit dan restrukturisasi besar-besaran DPR: termasuk penghapusan fasilitas istimewa, atur KPI anggota DPR, dan batasan pada mantan koruptor.

2. Reformasi partai politik & penguatan pengawasan eksekutif.

3. Reformasi sistem perpajakan yang lebih adil.

4. Pengesahan dan implementasi UU Perampasan Aset Koruptor; penguatan KPK & UU Tipikor.

5. Reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis; desentralisasi fungsi kepolisian.

6. Pastikan TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian; cabut mandat sipil.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen (Ombudsman, Kompolnas).

8. Evaluasi ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan (PSN, UU Cipta Kerja, lingkungan, hak masyarakat adat.

Ringkasan Visual

Periode Jumlah Tuntutan Fokus Utama

1 Minggu 17. Reaksi cepat atas isu mendesak (kekerasan transparansi, kesejahteraan)

1 Tahun. 8. Reformasi struktural institusi (DPR, Polri, TNI, hukum, ekonomi, HAM)