Trilogi Pembangunan adalah konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Soeharto selama periode Orde Baru di Indonesia. Konsep ini menjadi landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu:1

. Stabilitas Nasional yang dinamis: Aspek ini menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Tanpa stabilitas, pembangunan ekonomi dan sosial akan sulit untuk dicapai.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi: Aspek ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai prasyarat untuk pembangunan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

3. Pemerataan Pembangunan: Aspek ini menekankan pentingnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara daerah-daerah di Indonesia.

Tujuan dari Trilogi Pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Konsep ini menjadi pedoman bagi pemerintah Orde Baru dalam menentukan berbagai kebijakannya.

Pemerintah Orde Baru menerapkan prinsip pemerataan pembangunan dengan berbagai cara. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah program transmigrasi. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan penduduk ke luar Jawa dan juga untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Program transmigrasi ini dirancang untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan sekaligus membuka dan mengembangkan daerah-daerah baru di luar Jawa. Dengan cara ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk memfokuskan program ekonominya pada penyelamatan ekonomi nasional, terutama dalam mengatasi inflasi, masalah keuangan negara, dan kebutuhan pokok rakyat.

Namun, penerapan prinsip pemerataan pembangunan ini tentunya juga memiliki tantangan dan hambatan, terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya di beberapa Daerah

Dalam menerapkan prinsip pemerataan pembangunan, ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi: Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang wajar.

2. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi: Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan tantangan terbesar dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

3. Perubahan iklim: Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar karena dapat mempengaruhi berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, perikanan, dan kesehatan.

4. Perkembangan teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat dapat memperlebar jurang ketimpangan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

5. Geografi Indonesia: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau mencapai 17,000 pulau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan.

6. Populasi: Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar. Pertumbuhan populasi yang tinggi dapat menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan.